Thetimelovers – Sesudah dikerjakannya amandemen kepada UUD 1945, sistem rezim Indonesia mengarah membidik pada sistem presidensial. Tetapi, bagi Mohammad Fajrul Falaakh, sistem rezim Indonesia pula“ memiliki” karakteristik sistem rezim parlementer. Karakteristik RGO303 itu nampak pada fusion of executive and legislative power dalam pembuatan Hukum, keberadaan aliansi partai politik pendukung rezim serta dominasi partai politik dalam penamaan kepala negara serta delegasi kepala negara. Dengan dikategorikan selaku negeri yang mempraktikkan sistem presidensial, Indonesia amat dimungkinkan dapat hadapi situasi politik yang diametral selaku akibat prinsip winner takes all serta separation of powers.
Situasi politik terbagi antara parlemen serta penguasa kerap terjalin sesudah penentuan langsung kepala negara. Kondisi ini ialah akibat masuk akal aplikasi winner takes all dalam sistem presidensial. Dalam pengimplementasiannya, winner takes all tentu menciptakan 2 pengganti masuk akal, ialah juara( yang hendak jadi mengetuai rezim) serta pihak yang takluk( pihak yang hendak jadi antagonisme; tanpa terdapat mungkin terjadinya juara bersama).
Di satu bagian, situasi semacam ini dapat menghasilkan rezim yang lebih bagus sebab pengawasan yang dicoba oleh parlemen kepada jalannya rezim dicoba dengan cara kencang. Pengawasan yang kencang membuat penguasa berkeras hati serta berjaga- jaga dalam melakukan kewenangannya dan memakai perhitungan yang disetujui oleh parlemen dengan lebih efisien serta berdaya guna.
Kebalikannya, dari ujung penglihatan putus asa, situasi ini dapat menimbulkan ketidakefektifan ataupun apalagi hingga kesuntukan dalam cara penerapan rezim sebab konsep perhitungan yang diajukan oleh penguasa pada parlemen bisa saja ditolak. Bila antipati itu hingga terjalin, hingga jalannya rezim hendak tersendat. Amati saja yang terjalin di Amerika Sindikat kala perhitungan yang diajukan oleh kepala negara ditolak oleh the Congress. Antipati persetujuan itu menyebabkan ketersediaan layanan khalayak menukik runcing sebab tidak cukupnya pendanaan buat mendanai pengeluaran pada zona khalayak.
Ketegangan juga tidak bisa bebas, antara pihak yang membela kepada penguasa serta pihak yang anti. Bila situasi ini lalu berjalan, hingga penghadapan yang runcing di warga dapat menimbulkan politik diametral. Kesimpulannya, politik diametral itu dapat bawa akibat keterbelahan kesatuan serta aliansi bangsa.
Semenjak tahun 2004, Indonesia sudah mempraktikkan pola penentuan langsung kepala negara. Konsekuensinya, situasi politik yang diametral tercipta sehabis didetetapkan juara pertandingan kepala negara serta delegasi kepala negara. Misalnya pada tahun 2004, penentuan kepala negara dimenangkan oleh pendamping Susilo Bambang Yudhoyono serta Jusuf Kalla lewat 2 putaran penentuan. Berikutnya pada tahun 2009, kontestasi dimenangkan oleh pendamping Susilo Bambang Yudhoyono serta Boediono dalam satu putaran saja. Dalam kedua rentang waktu ini, Partai Kalangan Buatan yang tidak jadi partai pengusung ataupun partai pendukung pendamping tersaring senantiasa diikutsertakan dalam Dewan menteri Indonesia Bersuatu II.
Pada tahun 2014, aliansi pendukung pendamping tersaring Joko Widodo serta Jusuf Kalla cuma memahami 207 dari 560 bangku di DPR, ataupun jadi minoritas di parlemen. Kemampuan hendak terbentuknya deadlock amat besar, alhasil kepala negara setelah itu melaksanakan bermacam usaha buat senantiasa memperoleh bawa kebanyakan di parlemen dengan menaikkan keahlian aliansi.
Deskripsi hasil penentuan kepala negara, aliansi partai pengusung, serta kemampuan parlemen membuktikan kedudukan Kepala negara Indonesia selaku chief of legislative serta arbiter yang andal. Energi pikat buat diikutsertakan dalam dewan menteri rezim amat ampuh buat menarik sokongan dari partai- partai politik. Apalagi, bisa menarik partai politik yang jadi lawan penting dalam penentuan biasa ataupun penentuan kepala negara supaya masuk dalam aliansi pendukung rezim. Energi raih inilah yang digunakan oleh seseorang kepala negara dalam menanggulangi marah kesumat di antara para juara penentuan biasa dengan pihak yang takluk.
Coretan hasil penentuan Kepala negara Indonesia di atas pula bisa ditunjukkan kalau ada Kerutinan ataupun sikap yang berawal dari sistem parlementer serta diaplikasikan dalam kehidupan politik di Indonesia. Walaupun begitu, guna aliansi partai politik itu tidak dimaksudkan buat menjaga keberadaan kepala negara. Melainkan, aliansi partai politik ini dibutuhkan buat memperlancar cara interaksi antara kepala negara serta parlemen, bagus itu dalam persetujuan perhitungan pembangunan, program kegiatan, pengawasan, ataupun hingga pada pembuatan atau janji penerapan Hukum.
Winner takes all, origin serta survival, dan separation of powers ialah campuran asumsi yang hendak menimbulkan terbentuknya deadlock ataupun kesuntukan dalam sistem presidensial. Campuran inilah yang diucap oleh Juan Jose Linz selaku“ cacat bawaan” yang ada dalam sistem presidensial. Sebab ialah defect, seluruh sistem presidensial tentu melahirkan serta melanggengkan permusuhan antara pihak juara serta takluk.
Dengan bawa defect dalam cirinya serta melahirkan adat- istiadat keterpisahan, sistem presidensial Slot303 senantiasa memiliki jalur pergi dari mungkin terbentuknya deadlock dalam pelaksanaannya. Pemecahan atas kasus itu bisa dicoba oleh kepala negara dengan berfungsi selaku chief of legislative serta arbiter. Kedudukan itu pula bisa ditemui pada pengalaman di Indonesia sebab sistem rezim yang diberlakukan di Indonesia sesudah pergantian UUD 1945 ialah sistem presidensial.
Pengalaman Kepala negara Indonesia serta Amerika Sindikat sudah membuktikan kesuksesan buat menghindarkan sistem presidensial mengarah deadlock, begitu juga disinyalir oleh Juan Jose Linz. Oleh karenanya, seseorang kepala negara wajib memiliki kepribadian yang bisa memainkan kedudukan selaku jembatan ataupun dalam bahasa tiap hari kepala negara selaku negarawan. Tanpa itu, sistem presidensial hendak jadi mimpi yang kurang baik untuk kehidupan politik di negeri yang menerapkannya. Jadi, tidak salah bila setelah itu disimpulkan pula kalau the center of presidential government terdapat pada kedudukan kepala negara.
Kedudukan ini bisa jadi pemecahan atas bermacam kekurangan yang terdapat ataupun tercantum dalam sistem presidensial meski senantiasa butuh dicoba pengaturan serta pengawasan yang bagus kepada kewenangan kepala negara. Karena, inilah salah satunya kedudukan negeri yang diserahkan pada perseorangan. Dengan kodratnya selaku orang, hingga pemegang kedudukan kepala negara telah tentu memiliki kekurangan- kekurangan dalam melakukan kewenangannya. Untuk menjauhi perihal itu, pengawasan yang dicoba serta penyeimbangan dari pemegang kewenangan negeri yang lain senantiasa wajib dicoba dengan bagus serta betul supaya biar kedudukan kepala negara tidak disalahgunakan.